BaliDigital.id

'Literasi Digital dari Bali untuk Negeri'

4 Tahun Memimpin Bali, Wayan Koster dan Tjok Oka Sukawati Bekerja Nyata Memuliakan Desa Adat di Bali

4 Tahun Memimpin Bali, Wayan Koster dan Tjok Oka Sukawati Bekerja Nyata Memuliakan Desa Adat di Bali

(Balidigital.id) – Kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di dalam melakukan penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat di Bali diharapkan terus berlanjut.

Harapan agar Gubernur Bali, Wayan Koster melanjutkan kepemimpinannya sebagai Murdaning Jagat Bali disuarakan oleh Prajuru Majelis Desa Adat di Bali, karena kerja fokus, tulus, dan lurus yang dilakukan Wayan Koster benar – benar menghasilkan program nyata terhadap Desa Adat di Bali, yaitu : 1) keluarnya, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali; 2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat; 3) keluarnya, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman, Mekanisme, dan Pendirian Baga Utsaha Padruwen Desa Adat; 4) Membentuk Dinas khusus yang menangani Desa Adat, yaitu Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali; 5) Memberikan dana ke masing – masing Desa Adat senilai Rp 300 juta yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali atau kalau ditotal dana tersebut mencapai Rp 447.9 Miliar dan diberikan secara langsung ke Rekening Desa Adat yang jumlahnya 1.493 Desa Adat; 6) Membangun Gedung Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Bali melalui CSR dari BUMN/BUMD serta Perusahaan Swasta di Bali; dan 7) Memfasilitasi kendaraan operasional ke MDA Provinsi, Kabupaten/Kota melalui CSR.

4 Tahun Memimpin Bali, Wayan Koster dan Tjok Oka Sukawati Bekerja Nyata Memuliakan Desa Adat di baliPetajuh Majelis Desa Adat Provinsi Bali Bidang Kelembagaan, I Made Wena menilai jika boleh Gubernur Bali, Wayan Koster meneruskan masa kepemimpinan di Pemprov Bali pada periode berikutnya. Karena perjuangan beliau terhadap penguatan kedudukan, tugas, dan fungsi Desa Adat di Bali sudah ada bukti nyata.

Made Wena yang merupakan tokoh masyarakat di Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini, lebih lanjut menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Bali, Wayan Koster yang telah memberikan perlindungan dan payung hukum terhadap keberadaan dan penguatan Desa Adat di Bali melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019.

“Perda ini dapat mengajegkan Desa Adat di Bali. Karena regulasi ini benar-benar memberikan penguatan terhadap posisi Desa Adat di Bali sebagai sebuah Desa yang bersifat otonom. Saya perlu menegaskan, keberadaan Perda Desa Adat di Bali sangat berfungsi untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat di Bali tanpa mengurangi hak-hak otonom yang dimiliki oleh Desa Adat tersebut,” imbuhnya.
Dengan hadirnya Perda Desa Adat di Bali, Made Wena pula menerangkan, bahwa sekarang posisi Desa Adat semakin kokoh sebagai lembaga yang memiliki peran penting di dalam menjaga ke-ajegan Adat Istiadat, Tradisi, Seni Budaya, dan Kearifan Lokal di Bali ditengah keberagaman dan toleransi budaya yang terus berkembang. Di era kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster juga tercatat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali. Kebijakan ini, kata Made Wena memberi penegasan terkait pengelolaan sumber-sumber keuangan di Desa Adat yang berasal dari APBD, APBN dan CSR. “Pergub Nomor 34/2019 ini mengatur pengelolaan keuangan antara pendapatan dan pengeluaran keuangan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan yang detail dan memiliki perencanaan yang jelas,” jelasnya.

Untuk membantu penguatan Desa Adat di Bali, Gubernur Bali, Wayan Koster juga telah mencetak sejarah baru di OPD Pemprov Bali. Dimana, mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan dengan pengalamannya di Pusat mampu membentuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. “Selama ini Dinas PMA sudah berjalan baik secara beriringan untuk memberikan pelayanan terhadap kepentingan Desa Adat di Bali dengan rasa saling asah-asih dan asuh ditengah perbedaan yang ada,” sebutnya.

Tidak berhenti sampai disana, pengalaman kepemimpinan Bapak Wayan Koster di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga mampu memberikan dana kepada 1.493 Desa Adat di Bali senilai Rp 300 juta yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, atau kalau ditotalkan jumlah bantuan dana itu mencapai Rp 447,9 Milyar. “Karena itulah, Saya berharap pemimpin Bali jika boleh diteruskan lagi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster di periode berikutnya. Apalagi, sosok Gubernur Bali kita yang sekarang ini sudah begitu tulus dan transparan memfasilitasi seluruh BUMN/BUMD serta Perusahaan Swasta di Bali bergotong royong membangun Gedung MDA Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Bali, hingga memfasilitasi kendaraan operasional MDA Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali melalui CSR,” kata Made Wena sembari menyatakan kini Gedung MDA bisa digunakan sebagai tempat yang representatif untuk menerima Prajuru Desa Adat se-Bali dan kendaraan operasional yang diberikan juga sangat bermanfaat besar untuk melaksanakan sosialisasi penguatan Desa Adat dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.

4 Tahun Memimpin Bali, Wayan Koster dan Tjok Oka Sukawati Bekerja Nyata Memuliakan Desa Adat di baliBendesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana menilai pasangan Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati telah menorehkan capaian dan prestasi luar biasa pada empat tahun kepemimpinannya di Provinsi Bali yang dibuktikan oleh terwujudnya ‘44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru’. Gubernur Bali, Wayan Koster dan Wagub Tjok Oka Sukawati sangat solid bekerja keras, fokus, tulus dan lurus melaksanakan lima bidang prioritas pembangunan Daerah Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Visi yang dijalankannya sangat bersifat fundamental dan komprehensif.

Sebagai tokoh yang berkecimpung dalam lembaga adat, Anak Agung Ketut Sudiana secara khusus memberi pandangan terhadap tonggak pertama Peradaban Penanda Bali Era Baru, yaitu ‘Memuliakan Desa Adat di Bali’. Upaya memuliakan Desa Adat di Bali telah dilakukan Bapak Gubernur Wayan Koster melalui upaya nyata-nya, yaitu dengan memperkuat kedudukan, kewenangan dan fungsi Desa Adat dengan keluarnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.

“Regulasi ini merupakan langkah strategis, tak hanya pada skala lokal, tapi juga di lingkup nasional. Saya menilai, regulasi ini adalah strategi yang sangat komprehensif dalam rangka penguatan dan pemuliaan Desa Adat sebagai bentengnya Pulau Bali,” tegas Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar.
Bendesa Madya Majelis Desa Adat Kota Denpasar, Anak Agung Ketut Sudiana juga mengapresiasi Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru di nomor 3, yaitu ‘Perekonomian Adat Bali’. Langkah Gubernur Bali, Wayan Koster dalam memberdayakan potensi perekonomian berbasis Desa Adat melalui Sistem Perekonomian Adat dalam wadah Baga Utsaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2022 merupakan hal yang sangat strategis. “Karena selain sisi adat dan budaya, penguatan ekonomi juga perlu didorong. Mengingat Krama Bali memiliki potensi sumber daya yang luar biasa, namun dalam pengelolaan dan manajemen sangat membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui kebijakan dan regulasi. Jadi Saya berharap BUPDA bisa menjadi wadah penguatan ekonomi yang berbasis Desa Adat, sehingga Krama Bali mampu meningkatkan daya saing dan tidak lagi menjadi penonton tumbuhnya ekonomi Bali,” tutup Anak Agung Ketut Sudiana. (AGP/GP)

Baru! Tayangan Video dari Bali Digital Channel

klik: https://s.id/BaliDigitalChannel

#BaliDigitalChannel #Nusantara7

Print Friendly, PDF & Email
   Send article as PDF